Kasus tragis seorang wanita tewas di Sorong, Papua Barat Daya, yang diduga kuat melibatkan oknum TNI AL, menuai perhatian publik dan memicu desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam. Permintaan ini muncul dari berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan aktivis HAM, yang menginginkan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus yang sensitif ini.
Kematian wanita tersebut di tangan oknum TNI AL tentu menimbulkan pertanyaan besar dan keprihatinan mendalam. Masyarakat Sorong berhak mengetahui kebenaran di balik peristiwa tragis ini. Oleh karena itu, peran DPRK Sorong sebagai wakil rakyat sangat krusial untuk mengawal proses hukum dan memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Melalui penyelidikan yang komprehensif, diharapkan dapat terungkap secara jelas kronologi kejadian, motif pelaku, serta pertanggungjawaban hukum yang setimpal.
Desakan agar DPRK Sorong turun tangan bukan tanpa alasan. Sebagai lembaga legislatif di tingkat kota, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Keterlibatan DPRK diharapkan dapat memberikan tekanan moral dan politis agar kasus ini ditangani secara serius dan profesional oleh pihak berwenang, termasuk Pomal (Polisi Militer Angkatan Laut). Transparansi dalam proses penyelidikan akan membangun kepercayaan publik dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya.
Kasus wanita tewas di Sorong ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan supremasi sipil. DPRK Sorong diharapkan dapat merespons aspirasi masyarakat dengan mengambil langkah konkret untuk melakukan penyelidikan atau setidaknya mengawasi ketat jalannya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kebenaran harus diungkap demi mencegah impunitas dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Sorong. Dukungan dan pengawalan dari berbagai elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak hilang begitu saja.
Masyarakat Sorong berharap DPRK dapat membentuk tim khusus atau komisi untuk mengawal penyelidikan kasus ini. Keterlibatan tokoh masyarakat, aktivis perempuan, dan ahli hukum dalam tim tersebut dapat memperkuat proses penyelidikan dan memastikan objektivitasnya. Mereka juga berharap agar hasil penyelidikan dapat diumumkan secara transparan kepada publik demi menjaga kepercayaan dan menghindari spekulasi yang tidak sehat
